Jakarta, 09 Juli 2018 rapat dihadiri oleh 26 Pemerintah Provinsi meliputi 128 Kabupaten dari 4.005 desa yang belum
terjangkau sinyal selular di Indonesia, termasuk Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, SH, didampingi Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Situbondo. Rapatdibuka oleh Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komitmen Pemerintah Daerah sangat penting dalam program penyediaan BTS. Paralel dengan pemenuhan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan pengusulan lokasi BTS oleh PEMDA, Kementerian Kominfo telah melakukan kajian Pembangunan Jaringan Konektivitas dan Akses Telekomunikasi yang menghasilkan jumlah desa yang belum terjangkau sinyal adalah sebanyak 7.480 desa. Desa-desa tersebut akan dihubungkan secara bertahap melalui teknologi satelit, serat optik, dan
microwave serta transisi dan migrasi antarteknologi tersebut dengan mempertimbangkan konektivitas jaringan yang tersedia.

Target utama Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah aksesibilitas telekomunikasi di
seluruh Indonesia pada tahun 2020, diharapkan pada tahun tersebut seluruh desa
pemukiman sudah dapat menikmati layanan seluler dan/ internet. Potensi ekonomi digital sangat
besar, namun belum dapat dinikmati oleh mayoritas masyarakat Indonesia, terutama di daerah. Penetrasi internet menjadi salah satu pondasi terpenting untuk menyertakan penduduk dalam mata rantai nilai perdagangan elektronik (e-commerce). Pemerintah hadir untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dalam rangka menunjang ekonomi digital, antara lain dengan menggelar teknologi 4G di di wilayah perbatasan Indonesia.Langkah ini merupakan suatu leapfrog yang berangkat dari keyakinan bahwa perbatasan bukan hanya strategis sebagai garda kedaulatan politik, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi.
Seluruh anggaran penyediaan BTS ini berasal dari dana Kewajiban Pelaksanaan Universal (Universal Service Obligation/USO) yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari 1,25% dari pendapatan seluruh penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia.  Anggaran tersebut dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BAKTI dengan  fokus utama layanan adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta wilayah-wilayah yang belum dijangkau oleh sinyal dan secara komersial tidak menarik untuk dikelola oleh pihak swasta. Program utama BAKTI terdiri dari 1) penyediaan infrastruktur termasuk didalamnya program Penyediaan Backbone Palapa Ring, Penyediaan Sinyal BTS, Penyediaan Satelit Multifungsi, dan Penyediaan Perangkat Penyiaran di Perbatasan, dan 2) Penguatan Ekosistem melalui Program Penyediaan AKSI. Model bisnis Penyediaan BTS USO mewajibkan Pemda untuk menyediakan lahan seluas 20 x 20 Meter Persegi dimana di lokasi tersebut akan diinstalasi BTS equipment, menara, transmisi dan catu daya (power) yang akan dibangun oleh BAKTI bekerjasama dengan penyedia/operator. Semoga Indonesia Merdeka Sinyal 2020.